Mediatech Apps Apps

Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burung Kacertersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Kacer#perawatan burung Kacer#trik agar burung Kacer anda gacor#tips burung Kacer agar jadi promadona dan juara di gantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Kacer anda#Suara masteran untuk kacerDownload aplikasi "Kacer Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Varioussummary of tips, articles and tricks kacer tersajikan bird care inapplications such as:#kumpulan bird tips kacer#perawatan birds kacer#trik that you kacer birds gacor#tips kacer bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you kacer#Suara Masteran to kacerDownload the app "kacer Mania" Internet Not Pake Pay !!

Pleci Lover ??Miliki aplikasi "Pleci Mania" dalam smartphone anda sebagai pedomandan panduan dalam merawat burung pleci atau kacamata anda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burung plecitersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung pleci#perawatan burung pleci#trik agar burung plecianda gacor#tips burung pleci agar jadi promadona dan juara di gantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung pleci andaDownload aplikasi "Pleci Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Pleci Lover ??Have application "Pleci Mania" in your smartphone as a guide and aguide in treating bird pleci or your glasses,Various summary of tips, articles and tricks pleci tersajikanbird care in applications such as:#kumpulan bird tips pleci#perawatan birds pleci#trik that birds plecianda gacor#tips pleci bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you pleciDownload the app "Pleci Mania" Internet Not Pake Pay !!

CI Lover ??.. . .Miliki aplikasi "Cukcak Ijo Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat burung Cukcak Hijau kesayangananda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burungCukcak Ijo tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Cukcak Ijo#perawatan burung Cukcak Ijo#tutorial dan aneka tips penangkaran cukcak ijo#trik agar burung Cukcak Ijo anda gacor dan jawara ngentrok#tips burung Cukcak Ijo agar jadi promadona dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Cukcak Ijo andaDownload aplikasi "Cukcak Ijo Mania" Gratis Gak Pake Bayar!!CI Lover ?? ... ,Have application "Ijo Cukcak Mania" in your smartphone as aguideline and guidance in caring for your pet bird Green Cukcak,Various summary of tips, tricks articles and bird care CukcakIjo tersajikan in applications such as:#kumpulan tips Cukcak bird Ijo#perawatan bird Cukcak Ijo#tutorial and various tips captivity cukcak green#trik that you Ijo Cukcak bird gacor and champions ngentrok#tips bird Cukcak Ijo order so promadona and champion ingantangan#berbagai kinds of sounds of birds Cukcak masteran for your IjoDownload application "Ijo Cukcak Mania" Internet Gak Pake Pay!!

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 1985TENTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negarayang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatanpembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuanuntuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan olehkarena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakatsesuai dengan kemampuannya;b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/ataukedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yangmempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikansebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepadanegara melalui pajak;c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garisBesar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistemperpajakan, sehingga dapat mewujudkan peranserta dankegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalampembangunan nasional;d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnyapajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbudkan beban pajakberganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhirimelalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil,dan memberi kepastian hukum;e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusunUndang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3262);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 12 IN 1985ABOUTPROPERTY TAXBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that tax is one revenue source is very important for theimplementation and improvement of national development as thePancasila which aims to increase the prosperity and welfare of thepeople, and therefore needs to be managed by increasing communityparticipation according to his ability;b. that the earth and buildings provide benefits and / orposition sosial.ekonomi better for a person who has a right to itor to benefit from it, and therefore it is natural that they arerequired to give a portion of the benefit or enjoyment to the stateobtained through taxes;c. that in accordance with the mandate contained in theGuidelines of State Policy of 1983 should be a renewal of the taxsystem, so as to realize mutual cooperation and participation ofthe community as a huge potential in national development;d. that the existing tax system over the years, especially thematerial tax and wealth tax, has menimbudkan tax burden to society,and therefore needs to be terminated through the renewal of the taxsystem is simple, easy, fair, and provide legal certainty;e. that to achieve such purposes need to establish the Law onProperty Tax;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), andArticle 23 paragraph (2) of the Act of 1945;2. Law No. 5 of 1974 on the Principles of Regional Government.(State Gazette Year 1974 Number 38, Supplement to Statute Book No.3037);3. Act No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures(Statute Book of 1983 No. 49, Supplement to Statute Book No.3262);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON LAND AND BUILDING TAX.

Murai Lover ??Miliki aplikasi "Murai Batu Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat dan menangkarkan burung MuraiBatu anda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burung MuraiBatu tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Murai Batu#perawatan burung Murai Batu#trik agar burung Murai Batu anda gacor#Tutorial dan rahasia sukses penangkaran Murai Batu#tips burung Murai Batu agar jadi promadona dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Murai Batu anda#Suara masteran untuk burung Murai BatuDownload aplikasi "Murai Batu Mania" Gratis Gak Pake Bayar!!Murai Lover ??Have application "Murai Batu Mania" in your smartphone as a guideand a guide in treating and menangkarkan your Murai Batu birds,Various summary of tips, tricks articles and bird care MuraiBatu tersajikan in applications such as:#kumpulan tips Murai Batu birdsMurai Batu birds #perawatan#trik that Murai Batu birds you gacor#Tutorial And the secret of success breeding Murai Batu#tips Murai Batu birds in order to be promadona and champion ingantangan#berbagai kinds of sounds of birds Murai Batu masteran foryou#Suara Masteran for birds Murai BatuDownload application "Murai Batu Mania" Internet Gak Pake Pay!!

Lovebird Lover ??Miliki aplikasi "Lovebird Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat dan menangkarkan burung Lovebirdanda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burungLovebird tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung Lovebird#perawatan burung Lovebird#trik agar burung Lovebird anda gacor#Tutorial dan rahasia sukses penangkaran Lovebird#tips burung Lovebird agar jadi promadona ngekek dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung Lovebird andaDownload aplikasi "Lovebird Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Lovebird Lover ??Have application "Lovebird Mania" in your smartphone as a guidelineand guidance in caring for birds and menangkarkan your lovebird,Various summary of tips, tricks articles and Lovebird bird caretersajikan in applications such as:Lovebird bird #kumpulan tipsLovebird bird #perawatan#trik that your lovebird bird gacor#Tutorial And the secret of success breeding LovebirdLovebird bird #tips order so promadona ngekek and champion ingantangan#berbagai kind of noise masteran to your lovebird birdDownload application "Lovebird Mania" Internet Gak Pake Pay!!

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memilikipotensl danmanfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan efisien untukkepentingan ibadahdan untuk memajukan kesejahteraan umum;b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidupdandilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkapserta masihtersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan hurufb, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;Dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 41 OF 2004ABOUTBenefactionBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that the institution of waqf as a religious institution that haspotensl andekonoml benefits need to be managed effectively and efficiently forthe benefit of worshipand to promote the general welfare;b. that waqf is a legal act which has long life andcarried out in the community, whose setting is not yet complete andstillscattered in various laws and regulations;c. that based on the considerations referred to in paragraphs aandb, it is deemed necessary to establish the Law of Waqf;Given: Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 29, and Article33 of the Constitution of the StateRepublic of Indonesia Year 1945;By mutual agreementPERWAKlLAN COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON Endowments.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2008TENTANGPERBANKAN SYARIAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untukmencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkandemokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskanpada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yangsesuaidengan prinsip syariah;b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankansyariah semakin meningkat;c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan denganperbankan konvensional;d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalamUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalamsuatu undang-undang tersendiri;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undangtentang Perbankan Syariah;Mengingat:1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3790);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 21 OF 2008ABOUTISLAMIC BANKINGBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that in line with the national development goals of Indonesia toachieve the creation of a just and prosperous society based oneconomic democracy, developed economic system based on the values​​of justice, solidarity, equity, and benefit thecorrespondingwith Islamic principles;b. that the needs of Indonesian society Islamic banking services isincreasing;c. that Islamic banking has a specificity compared withconventional banking;d. that the regulation of Islamic banking in the Act No. 7 of 1992as amended by Act No. 101998 has not been specific that needs to be regulated specificallyin a separate law;e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b,c, and d is necessary to establish the Law of Islamic Banking;Given:1. Article 20 and Article 33 of the Constitution of the Republic ofIndonesia Year 1945;2. Act No. 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of theRepublic of Indonesia Year 1992 Number 31, Supplement to StateGazette of the Republic of Indonesia Number 3472) as amended by ActNo. 101998 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1998 Number182, Supplement to State GazetteIndonesia Number 3790);3. Act No. 23 of 1999 concerning BankIndonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year1999Number 66, Supplement to State Gazette of the Republic of IndonesiaNumber 3843) as amended by Act No. 3 of 2004 (State Gazette of theRepublic of Indonesia Year 2004 Number 7, Supplement to StateGazette of the Republic of Indonesia Number 4357);4. Act No. 24 of 2004 on Deposit Insurance Corporation (StateGazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 96,Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number4420);5. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (State Gazetteof the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement toState Gazette of the Republic of IndonesiaNumber 4756);With agreement betweenHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON ISLAMIC BANKING.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014TENTANGDESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperanmewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desatelah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungidan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratissehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakanpemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,dan sejahtera;c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri denganundang-undang;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentangDesa;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 6 2014ABOUTVILLAGEBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that the village has the right to their origin and traditionalrights to organize and manage the interests of the local communityand contribute to realizing the ideals of independence based on theConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;b. that in the course of state administration of the Republic ofIndonesia, the village has developed in a variety of forms thatneed to be protected and empowered in order to be strong, advanced,independent, and democratic so as to create a solid foundation inimplementing governance and development towards a just society, andprosperous;c. that village in the composition and procedures of governance anddevelopment need to be governed by the laws;d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b,and c is necessary to establish the Law of the Village;Given: Article 5 paragraph (1), Article 18, Article 18B paragraph(2), Article 20, and Article 22D paragraph (2) of the Constitutionof the Republic of Indonesia Year 1945;With agreement betweenHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign:LAW ON VILLAGE.

Free Bali Island Information apps is all"About Bali Island Important Guide Information" that mostly neededfor local and foreign tourists for knowing or educating business.This application is free and handly for used to guide you exploreThe beautyfull Heavenly Bali Island, makes your vacation trip morecomfortable and enjoyable to knows all information without lost andbeing fooled in your first visiting.Bookmark, Pin, and share your favourite Places and Photos withfriends via FB, sms and email. Find any beautifull interestingplaces and traditional culture events in every Regencies,Districts, Sub-Districts and City in bali without roaming.In this "Bali Island Information" apps contains :1. Bali Toursm Destination2. Any Interesting Places That might you don't know before3. Bali Maps to find any interesting places4. Bali Night Lifestyle Party Events interesting places5. Bali Culture Events Calendar6. Bali "Traditional Culinary" and any Delights Cuisine7. Bali Emergency Any Public Services Number that might helpyouPrepare yourself for a vacation in Bali with "bali information"apps in your smartphone

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 1986TENTANGPERADILAN UMUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,bertujuanmewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,dan tertib;b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupantersebut dan menjaminpersamaan kedudukan warga negara dalam hukutn diperlukanupaya untukmenegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukumyang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;c. bahwa dalam rangka upaya di atas,pengaturan susunan dankekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yangselama inimasih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ternyatatidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14Tahun 1970;d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969,Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku,tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undangyang menggantikannya mulai berlaku;e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undangNomor 14 Tahun 1970,dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatursusunan dankekuasaan Peradilan Umum;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 24, danPasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970tentang Ketentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun1970 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3316);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN UMUM.DISERTAI JUGA :Perubahan ke-1: UU No 8/2004Perubahan ke-2: UU No 49/2009LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 2 1986ABOUTGENERAL COURTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that the Republic of Indonesia, as the state law based onPancasila and the Constitution of 1945, is aimed toward improvedlife of the nation that is prosperous, secure, peaceful, andorderly;b. that in order to realize the kehidupantersebut and ensureequality of citizens in hukutn diperlukanupaya to enforce order,justice, truth, and the rule of law are capable of providingshelter to the public;c. that in the framework of the above efforts, setting thecomposition and powers of the Court of General Jurisdictionyangselama environment is still based on the Act No. 13 of 1965does not correspond anymore to the soul and spirit of Act No. 14 of1970;d. that in addition, the Act No. 6 of 1969, Act No. 13 of 1965has been declared invalid, but the time is not set at the time ofthe enactment of legislation that replaced it comes into force;e. that to implement undangNomor Act 14 of 1970, it is deemednecessary to enact laws and powers mengatursusunan GeneralCourt;1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article24, and Article 25 of the Constitution of 1945;2. Law No. 14 of the Basic Provisions 1970tentang Judicial Power(State Gazette year 1970 Number 74, Supplement to Statute Book No.2951);3. Law Number 14 Year 1985tentang Supreme Court (State Gazetteof 1985 No. 73, Supplement to Statute Book No. 3316);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON PUBLIC TRIAL.ACCOMPANIED ALSO:Amendment 1: Law No. 8/2004Amendment 2: Law No. 49/2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14TAHUN 1985TENTANGMAHKAMAH AGUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuanmewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dantertib;b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjaminpersamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untukmenegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukumyang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;c. bahwa dalam rangka upaya di atas, pengaturan tentang susunandan kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masih didasarkan padaUndang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagidengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969,Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku,tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undangyang menggantikannya mulai berlaku;e. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan,susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlakubagi Mahkamah Agung;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25Undang-Undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata KerjaLembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga TinggiNegara;3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIA NUMBER 14 OF 1985ABOUTSUPREME COURTBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that the Republic of Indonesia, as the state law based onPancasila and the Constitution of 1945, is aimed toward improvedlife of the nation that is prosperous, secure, peaceful andorderly;b. that in order to realize the life and ensure the equality ofcitizens in the law is necessary to enforce order, justice, truth,and the rule of law capable of providing shelter to the public;c. that in the context of the above, the setting of thecomposition and powers of the Supreme Court, which is still basedon the Act No. 13 of 1965 does not correspond anymore to the souland spirit of Act No. 14 of 1970;d. that in addition, the Act No. 6 of 1969, Act No. 13 of 1965has been declared invalid, but the time is not set at the time ofthe enactment of legislation that replaced it comes into force;e. that in order to implement the Act No. 14 of 1970, it isdeemed necessary to enact legislation that regulates the status,composition and powers of the Supreme Court as well as the lawapplicable to the Supreme Court;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article24, and Article 25 of the Constitution of 1945;2. Decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia No.III / MPR / 1978 on the Status and Work Procedures Relations withthe highest state institution / or between institutions of StateHigh;3. Act No. 14 of 1970 on the Basic Provisions on Judicial Power(State Gazette of 1970 No. 74, Supplement to Statute Book No.2951);With the approval of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLICOF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON THE SUPREME COURT.

Aplikasi ini menjelaskan bab 1 - 22 besertapasal- pasalnya,.....aplikasi ini dapat di download gratis agar masyarakat umummengetahui tata tertib berkendaraSemoga dengan aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaranberkendara di indonesia...This applicationdescribes chapters 1-22 and their opposition to the article, .....This application can be downloaded free of charge so that thepublic aware of the order of drivingHopefully with this application can raise awareness drive inIndonesia ...

Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkatKPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkandaya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidanakorupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaanmanapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi inididirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, danproporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik danmenyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden,DPR, dan BPK.KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang,seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketuamerangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahundan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalampengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegialKomisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi;Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi;Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakpidana korupsi;Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;danMelakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsiberwenang:Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi;Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakpidana korupsi;Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidanakorupsi kepada instansi yang terkait;Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; danMeminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidanakorupsi.silahkan download aplikasi UU KPK ini secara gratis, dilengkapijuga dengan file pdf Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006: "Pasal53 UU No 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD "Law Commission or the Law30 of 2002 on the Corruption Eradication CommissionCorruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia(commonly abbreviated KPK) is a state agency that was formed withthe aim of improving the effectiveness and efficiency of theefforts to combat corruption. KPK is independent and free from theinfluence of any authority in carrying out its duties and powers.This Commission was established under the Law of the Republic ofIndonesia Number 30 Year 2002 regarding the Corruption EradicationCommission. In the performance of its duties, the Commission guidedby five principles, namely: the rule of law, transparency,accountability, public interest, and proportionality. Commission isresponsible to the public and submitted its report openly andregularly to the President, Parliament, and the CPC.Commission chaired by the Chairman of the Commission whichconsists of five people, a chairman and four members and the vicechairman and members. KPK leaders hold office for four years andmay be re-elected for one term only. In the decision, theCommission is collective collegial leadershipCorruption Eradication Commission, has the task:Coordination with the relevant authorities to combatcorruption;    Supervision of the institutions authorized to eradicatecorruption;   Investigation, investigation, and prosecution of corruption;    Take measures to prevent corruption; and    To monitor the conduct of state government.In carrying out the task of coordination, the CorruptionEradication Commission is authorized to:    Coordinate inquiry, investigation, and prosecution ofcorruption;    Establish a reporting system in the activities of combatingcorruption;    Ask for information about the activities of the eradication ofcorruption to the relevant agencies;    Implement hearings or meetings with institutions authorized toeradicate corruption; and    Ask relevant agencies report on the prevention of corruption.please download this application free of Law Commission,equipped with pdf files Constitutional Court No. 012-016-019 /PUU-IV / 2006: "Article 53 of Law No. 30 of 2002 contrary to theConstitution"

Ciblek Lover ??.. . .Miliki aplikasi "Ciblek Mania" dalam smartphone anda sebagaipedoman dan panduan dalam merawat burung ciblek kesayangan anda,Berbagai rangkuman tips, artikel dan trik perawatan burungciblek tersajikan dalam aplikasi ini seperti:#kumpulan tips burung ciblek#perawatan burung ciblek#trik agar burung ciblek anda gacor#tips burung ciblek agar jadi promadona dan juara digantangan#berbagai jenis suara masteran untuk burung ciblek andaDownload aplikasi "Ciblek Mania" Gratis Gak Pake Bayar !!Ciblek Lover ?? ....Have application "Ciblek Mania" in your smartphone as a guide and aguide in treating your pet bird ciblek,Various summary of tips, articles and tricks ciblek tersajikanbird care in applications such as:#kumpulan bird tips ciblek#perawatan birds ciblek#trik that you ciblek birds gacor#tips ciblek bird that so promadona and champion in gantangan#berbagai masteran to sound kind of bird you ciblekDownload the app "Ciblek Mania" Internet Not Pake Pay !!

Pecinta Burung Kenari atau Kenari Lover ???Harus instal aplikasi "Kenari Mania" donk, semua seluk beluktentang burung kenari mulai perawatan kenari, ternak kenari,pembahasan dan sharing masalah burung kenari, tutorial agar kenarigacor ada dalam satu aplikasi "Kenari Mania" ini , .Dalam Aplikasi "Kenari Mania" ini dikhusus kan bagi anda parapecinta, penghobi burung kenari sebagai aplikasi pedoman anda dalamperawatan kenari anda.Untuk para peternak kenari atau yang baru ingin mencoba beternakkenari juga aplikasi ini cukup membantu anda. silahkan downloadaplikasi "Kenari Mania" secara gratis yang kami sediakan untukanda.#Tips Perawatan dan Pemeliharaan Burung Kenari#Tutorial pembudidayaan dan ternak Kenari#Ragam Suara Masteran Untuk Brung Kenari#Menjadikan Burung Kenari Gacor, Juara, dan jadi Primadonagantangan ......Bird lovers or WalnutsWalnuts Lover ??? Must install the application "Walnuts Mania"donk, all the ins and outs of the Canaries began treatment walnut,walnut cattle, discussion and sharing of problems canaries, canarygacor tutorials that exist in the application "Walnuts Mania" is,.In Applications "Walnuts Mania" is dikhusus right for youlovers, hobbyists canaries as your guideline application in thetreatment of your canary.For farmers walnuts or who just want to try to raise enoughwalnuts also help your application. please download the app"Walnuts Mania" for free that we provide to you.#tips Canary Bird Care and Maintenance#Tutorial Cultivation and livestock WalnutsVoice #Ragam Masteran To brung WalnutsBurung Kenari #Menjadikan gacor, Champion, and so Prima Donnagantangan ......

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 1979TENTANG EKSTRADISIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad1883 -188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagidengan perkembangantata hukum di dalam Negara RepublikIndoneisa;b. bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883No. 26 (Staatsblad 1883-188) tersebut perlu dicabut dan sebagaigantinya perlu disusun suatuUndang-undang baru tentang ekstradisisesuai dengan tata hukum dan peraturanperundang-undangan RepublikIndonesia;Mengingat :1. Pasal 5ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor IV/MPR/1978 tentangGaris-garis Besar Haluan Negara;3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentangKetentuan-ketentuanPokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor245,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentangKetentuan-ketentuanPokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun1961 Nomor254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26(Staatsblad 1883-188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen".Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG EKSTRADISILAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 1 1979ON EXTRADITION BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering:a. that Koninklijk Besluit van May 8, 1883 No. 26 (Statute 1883-188) about "Uitlevering van Vreemdelingen" perkembangantata nolonger in line with the law in the Republic of Indoneisa;b. therefore it Koninkiijk Besluit van May 8, 1883 No. 26(Statute 1883-188) that need to be removed and instead should bedrawn suatuUndang new law on extradition in accordance with thelegal system of the Republic of Indonesia peraturanperundangregulations;Given:1. Article 5ayat (1) and Article 20 paragraph (1) of the Act of1945;2. Decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia No.IV / MPR / 1978 tentangGaris State Policy Guidelines;3. Act No. 13 of 1961 tentangKetentuan Basic Principles of StatePolice (State Gazette of 1961 Nomor245, State Gazette No.2289);4. Act No. 15 of 1961 tentangKetentuan Basic Principles ofAttorney of the Republic of Indonesia (State Gazette of 1961 No.254, Supplement to Statute Book No. 2298);5. Law No. 14 of 1970 tentangKetentuan Basic Principles ofJudicial Power (State Gazette of 1970 Nomo74, Supplement to StatuteBook No. 2951);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:With the repeal of the Royal Besluit van May 8, 1883 No. 26(Statute 1883-188) about "Uitlevering van Vreemdelingen".Enact: UNDANGTENTANG EXTRADITION

Pernikahan adalah upacara pengikatan janjinikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksudmeresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dannorma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasimenurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan denganaturan atau hukum agama tertentu pula.Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi padasaat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yangdilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadatyang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dankeluarga.Syarat sahnya perkawinan di indonesia diatur dalam UU No. 1/1974tentang perkawinanSemoga aplikasi Undang Undang Perkawinan ini bermanfaat untukmahasiswa, dosen, dan masyarakat umumSilahkan download aplikasinya secara gratis.Marriage is a promisebinding marriage ceremony that celebrated or carried out by twopersons with the intention of formalizing the marriage bondreligious norms, legal norms, and social norms. The weddingceremony has many varieties and variations according to thetradition of ethnic, religious, cultural, or social class. The useof custom or specific rules are sometimes associated with the ruleor law of a particular religion anyway.Ratification legally a marriage typically occurs when a writtendocument signed the marriage register. The wedding ceremony itselfis usually an event held to perform the ceremony based on theprevailing mores, and a chance to celebrate with friends andfamily.Terms legitimate marriage in Indonesia is regulated in Law No.1/1974 on marriageHopefully application of Marriage Act is beneficial to students,faculty, and the general publicPlease download the application for free.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 1980TENTANGTINDAK PIDANA SUAPDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang:a. bahwa perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah adapada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moralPancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa;b. bahwa perbuatan dimaksud pada sub a, belum ditetapkan sebagaiperbuatan yang diancam dengan pidana, oleh karena itu perlu diaturdalam undang-undang tersendiri;Mengingat:1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat(1);2. Katetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EkaprasetiaPancakarsa);3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang MenyatakanBerlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesiatentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RepublikIndonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (LembaranNegara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660),sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undangNomor 4 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Nomor 3080);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA SUAP.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 11 OF 1980ABOUTCRIME OF BRIBERYBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that the act of bribery in its various forms and beyond thatstipulated in the legislation that already exists in essence isalso contrary to morality and moral Pancasila which endanger thelives of the people and the nation;b. that the act referred to in sub a, has not been establishedas a criminal act punishable with, therefore it needs to beregulated in a separate law;Given:1. Act of 1945, Article 5 (1) and Article 20 paragraph (1);2. Katetapan People's Consultative Assembly No. II / MPR / 1978on Implementation Guidelines Pancasila (EkaprasetiaPancakarsa);3. Law No. 1 of 1946 on the Criminal Code jo. Law No. 73 of 1958concerning Declaration Applicability of Act No. 1 of 1946 of theRepublic of Indonesia concerning Criminal Code for the entireterritory of the Republic of Indonesia and change the Code ofCriminal Law (Statute Book of 1958 No. 127, Supplement to StatuteBook No. 1660) , as amended and supplemented the latest by Law No.4 of 1976 (Statute Book of 1976 No. 26, Supplement to Statute BookNo. 3080); With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON CRIME BRIBERY.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2008TENTANGOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakanhukum yang dilakukan dalam rangkapenyelenggaraan negara dan pemerintahanmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upayauntuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih,dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan sertamenciptakan keadilan dan kepastian hukum bagiseluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakanoleh penyelenggara negara dan pemerintahanmerupakan unsur penting dalam upaya menciptakanpemerintahan yang baik, bersih, dan efisien sertasekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasiyang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikanguna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaanwewenang oleh aparatur penyeleggara negara danpemerintahan;c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yangberkembang dalam masyarakat agar terwujudaparatur penyelenggara negara dan pemerintahanyang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka sertabebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perludibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumembentuk Undang-Undang tentang OmbudsmanRepublik Indonesia;Mengingat :1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIKINDONESIA.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 37 OF 2008ABOUTOMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIABY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that service to the public and enforcementlaw made in orderthe implementation of state and governmentan integral part of the effortto create good governance, clean,and efficient in order to improve the welfare andcreate justice and legal certainty forall citizens as defined inConstitution of the Republic of Indonesia1945;b. that monitoring services heldby state officials and governmentis an important element in the effort to creategood governance, clean, and efficient andonce the implementation of the principle of democracythat need to be cultivated and appliedto prevent and eliminate abusepenyeleggara authorized by the state apparatus andgovernance;c. that by taking into account the aspirations of thedeveloped in the community in order to materializestate officials and government officialseffective and efficient, honest, clean, open andfree from corruption, collusion, and nepotism, needformed the Ombudsman of the Republic of Indonesia;d. that based on consideration asreferred to in paragraphs a, b, and c needform the Law on OmbudsmanRepublic Of Indonesia;Given:1. Article 20 and Article 21 of the Constitution of theStateRepublic of Indonesia Year 1945;2. Law No. 28 of 1999 concerningState Officials Clean and Free of Corruption,Collusion and Nepotism (State Gazette of the RepublicIndonesia Year 1999 Number 75, SupplementGazette of the Republic of Indonesia Number 3851);3. Law Number 32 Year 2004 concerningRegional Government (State Gazette of the RepublicIndonesia Year 2004 Number 125, SupplementGazette of the Republic of Indonesia Number 4437)as amended several times, the lastby Act No. 12 of 2008on the Second Amendment ActNumber 32 Year 2004 on Regional Government(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008Number 59, Supplement to State GazetteIndonesia Number 4844);With agreement betweenHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: OMBUDSMAN ACT CONCERNING THE REPUBLICINDONESIA.

APLIKASI INI BERISI UU PERGURUAN TINGGILENGKAP DAN DETAILBAB IKETENTUAN UMUMBAB IIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGIBAB IIIPENJAMINAN MUTUBAB IVPERGURUAN TINGGIBAB VPENDANAAN DAN PEMBIAYAANBAB VIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAINBAB VIIPERAN SERTA MASYARAKATBAB VIIISANKSI ADMINISTRATIFBAB IXKETENTUAN PIDANABAB XKETENTUAN LAIN-LAINBAB XIKETENTUAN PERALIHANBAB XIIKETENTUAN PENUTUPPENJELASAN PASAL DEMI PASALAplikasi undang undang perguruan tinggi ini juga di sertaidengan versi pdf.silahkan download aplikasinya secara gratisTHIS APPLICATION CONTAINSA COMPLETE AND HIGHER EDUCATION Law DETAILSPART IGENERAL REQUIREMENTSCHAPTER IIIMPLEMENTATION OF HIGHER EDUCATIONCHAPTER IIIQUALITY GUARANTEECHAPTER IVCOLLEGECHAPTER VFUNDING AND FINANCINGCHAPTER VIOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY OTHER COUNTRIESCHAPTER VIICOMMUNITY PARTICIPATIONCHAPTER VIIIADMINISTRATIVE SANCTIONSCHAPTER IXPENALTY PROVISIONSCHAPTER XMISCELLANEOUSCHAPTER XITRANSITIONAL PROVISIONSCHAPTER XIICLOSINGEXPLANATION BY ARTICLEApplications college law is also accompanied with a pdfversion.please download the application for free

UU RUMAH SUSUN, APLIKASI INI BER ISIBAB IKETENTUAN UMUMBAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPBAB IIIPEMBINAANBAB IVPERENCANAANBAB VPEMBANGUNANBAB VIPENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PEMANFAATANBAB VIIPENGELOLAANBAB VIIIPENINGKATAN KUALITASBAB IXPENGENDALIANBAB XKELEMBAGAANBAB XITUGAS DAN WEWENANGBAB XIIHAK DAN KEWAJIBANBAB XIIIPENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAANBAB XIVPERAN MASYARAKATBAB XVLARANGANBAB XVIPENYELESAIAN SENGKETABAB XVIISANKSI ADMINISTRATIFBAB XVIIIKETENTUAN PIDANABAB XIXKETENTUAN PENUTUPPENJELASAN PASAL DEMI PASAL,Download aplikasinya secara gratis, semoga bermanfaatLaw FLAT, BER CONTENTS OFTHIS APPLICATIONPART IGENERAL REQUIREMENTSCHAPTER IIPRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPECHAPTER IIIGUIDANCECHAPTER IVPLANNINGCHAPTER VDEVELOPMENTCHAPTER VICONTROL, OWNERSHIP, AND USECHAPTER VIIMANAGEMENTCHAPTER VIIIQUALITY IMPROVEMENTCHAPTER IXCONTROLCHAPTER XINSTITUTIONALCHAPTER XIDUTIES AND AUTHORITYCHAPTER XIIRIGHTS AND OBLIGATIONSCHAPTER XIIIFUNDING AND FINANCING SYSTEMCHAPTER XIVROLE OF CIVIL SOCIETYCHAPTER XVBANSCHAPTER XVISETTLEMENT OF DISPUTESCHAPTER XVIIADMINISTRATIVE SANCTIONSCHAPTER XVIIIPENALTY PROVISIONSCHAPTER XIXCLOSINGEXPLANATION Article by Article,Download the application for free, may be useful

Undang - Undang Pangan No. 18 Tahun 2012aplikasi ini berisi :BAB IKETENTUAN UMUMBAB IIASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURANBAB IIIPERENCANAANBAB IVKETERSEDIAAN PANGANBAB VKETERJANGKAUAN PANGANBAB VIKONSUMSI PANGAN DAN GIZIBAB VIIKEAMANAN PANGANBAB VIIILABEL DAN IKLAN PANGANBAB IXPENGAWASANBAB XSISTEM INFORMASI PANGANBAB XIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGANBAB XIIKELEMBAGAAN PANGANBAB XIIIPERAN SERTA MASYARAKATBAB XIVPENYIDIKANBAB XVKETENTUAN PIDANABAB XVIKETENTUAN PERALIHANBAB XVIIKETENTUAN PENUTUPPENJELASAN UU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGANDI LENGKAPI JUGA UU PANGAN LENGKAP VERSI PDF,Silahkan download aplikasinya secara gratis....Law - Food Act No. 18 In2012This application contains:PART IGENERAL REQUIREMENTSCHAPTER IIPRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE OF SETTINGCHAPTER IIIPLANNINGCHAPTER IVAVAILABILITY OF FOODCHAPTER VAFFORDABILITY OF FOODCHAPTER VICONSUMPTION OF FOOD AND NUTRITIONCHAPTER VIIFOOD SAFETYCHAPTER VIIIFOOD LABELS AND ADVERTISINGCHAPTER IXSUPERVISIONCHAPTER XFOOD INFORMATION SYSTEMCHAPTER XIRESEARCH AND DEVELOPMENT OF FOODCHAPTER XIIINSTITUTIONAL FOODCHAPTER XIIICOMMUNITY PARTICIPATIONCHAPTER XIVINVESTIGATIONCHAPTER XVPENALTY PROVISIONSCHAPTER XVITRANSITIONAL PROVISIONSCHAPTER XVIICLOSINGEXPLANATION OF LAW NUMBER 18 OF 2012 ON FOODALSO COMPLETE FOOD IN FULL VERSION PDF Law,Please download the application for free ....

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 1968TENTANGBANK SENTRALDENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa sebagai langkah ke arah perbaikan ekonomi rakyat perludiadakan penilaian kembali daripada semualandasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan denganmaksud untuk memperolehkeseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuanyang hendak dicapai yaitu terciptanyamasyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esaberdasarkan Pancasila;b. bahwa dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya danpengawasan serta penyehatantata-perbankan pada khususnya, dianggap perlu segera dihidupkankembali suatu Bank Sentral yang dapatmenjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, satu dan lain sesuaidengan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segerameninjau kembali peraturan perundanganyang berlaku terhadap Bank Negara Indonesia Unit I dan menetapkansuatu Undang-undang tentang BankSentral;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33Undang-undang Dasar 1945;2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat SementaraNomor XXIII/MPRS/1966.3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara NomorXLIV/MPRS/1968.4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokokPerbankan.5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-LintasDevisa.Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.Memutuskan :Mencabut : Penetapan Presiden nomor 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 dan 18tahun 1965 dan Undang-undangNomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dengan segalaperobahan dan tambahannyaMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 13 OF 1968ABOUTCENTRAL BANKRACHMAT WITH GOD ALMIGHTY.PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that as a step towards the improvement of the people's economyshould be a reappraisal than allcornerstone of economic policy, finance and development with a viewto obtainingthe right balance between effort and objectives sought to beachieved, namely the creation ofjust and prosperous society blessed God Almighty based onPancasila;b. that in order to secure the State Finance in general andsupervision and restructuring-banking system in particular, it is necessary immediately reviveda central bank that cancarry out their duties with the best, and another one in accordancewith the Decree of the CouncilProvisional People's Consultative No. XXIII / MPRS / 1966.c. that in connection with the things mentioned above shouldimmediately review the legislationapplicable to the Bank Negara Indonesia Unit I and establish a Lawon BanksCentral;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 23and Article 33 of the Act of 1945;2. Article 55 of the Provisional People's Consultative AssemblyDecree No. XXIII / MPRS / 1966.3. Provisional People's Consultative Assembly Decree No. XLIV /MPRS / 1968.4. Act No. 14 of 1967 on the Principles of Banking.5. Act No. 32 of 1964 concerning Foreign Exchange TrafficRegulations.With the approval of the House of Representatives MutualCooperation.Decided:Unplugging: Presidential Determination No. 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17and 18 of 1965 and ActNo. 11 of 1953 on the Principles of Bank Indonesia with all thechange and enhancementsAssign: LAW ON CENTRAL BANK.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 26 TAHUN 2007TENTANGPENATAAN RUANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmerupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagaikesatuanwadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasukruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perluditingkatkanupaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, danberhasilguna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruangsehinggakualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demiterwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuaidenganlandasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional daninternasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan,keberlanjutan, demokrasi,kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataanruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan WawasanNusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yangmemberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalampenyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perludiatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah danantara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjanganantardaerah;d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahamanmasyarakatyang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehinggadiperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan,efektif,dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif,danberkelanjutan;e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia beradapada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruangyang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkankeselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangsudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruangsehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yangbaru;g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentukUndang-Undang tentang Penataan Ruang;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 26 OF 2007ABOUTSPATIAL PLANNINGBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that space territory of the Republic of Indonesia is anarchipelago characterized archipelago, either as a wholecontainer which includes land space, sea space and air space,termasukruang in the earth, and as a resource, needs to beimprovedmanagement efforts wisely, efficient, and effectively guided by therules of the arrangement of space soquality national spatial continuity can be maintained in order torealize common prosperity and social justice in accordance withthethe constitutional basis of the Constitution of the Republic ofIndonesia Year 1945;b. that the development of the situation and the national andinternational conditions demand the enforcement of the principlesof integrity, sustainability, democracy,rule of law, and justice in the context of spatial planning whichfits well with the foundation idiil Pancasila;c. that in order to strengthen the National Defense basedArchipelago and in line with the policy of regional autonomy thatgive greater authority to local governments in the implementationof spatial planning, the authority needs to be regulated in orderto maintain harmony and cohesion between regions and between thecenter and the regions in order to avoid gapsbetween regions;d. that the existence of limited space and understanding ofsocietygrowing on the importance of spatial requiring spatial organizationof transparent, effective,and participatory in order to realize a safe space, comfortable,productive, andsustainable;e. that is geographically the Republic of Indonesia is indisaster-prone areas so that the necessary arrangement ofspacebased disaster mitigation as an effort to improve the safety andcomfort of life and livelihood;f. that Act No. 24 of 1992 on Spatial Planning is not in accordancewith the requirements of spatial arrangementso it needs to be replaced with legislation that new spatialplanning;g. that based on the considerations referred to in lettera, b, c, d, e, and f, it is necessary to form the Law on SpatialPlanning;Given: Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 25A andArticle 33 paragraph (3) LawConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;With agreement betweenHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAandPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON SPACE PLANNING.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 1995TENTANGCUKAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa pelaksanaan pembangunannasional telah menghasilkanperkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional,khususnya dibidang perekonomian;b. bahwa peraturan perundang-undangan cukai yang selama inidipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuaidengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;c. bahwa dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini,terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-bedadalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asaskeadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang adasecara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindunganmasyarakat;d. bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tentangcukai yang berorientasi pada pembangunan nasional sertaberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Mengingat:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat(1), dan Pasal 23 ayat (2),Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan (LembaranNegara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3612);Dengan PersetujuanDEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG CUKAI.LAW OF THE REPUBLIC OFINDONESIANUMBER 11 1995ABOUTEXCISEBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering:a. that pembangunannasional implementation has resulted in therapid development in national life, particularly in the field ofeconomy;b. that the tax legislation that has been used as the basis forthe collection of excise duty, is not in accordance with the lawand the development of the national economy;c. that the legal basis for the collection of excise dutyapplicable, consists of several ordinances that provide differenttreatment in the imposition of excise, so the less reflect theprinciple of fairness and not be able to exploit the potential ofexisting objects in an optimal clearance and less attention to theaspects of the protection of the public;d. that it is therefore necessary to establish a law on excisenational development-oriented and based on Pancasila and the 1945Constitution.Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), andArticle 23 paragraph (2), Act of 1945;2. Act No. 10 of 1995. concerning Customs (Statute Book of 1995No. 75, Supplement to State Gazette No. 3612);With ApprovalDEWANPERWAKILAN THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Stipulate: UNDANGTENTANG EXCISE.

Marcos e Belutti Letras! é um aplicativoquecontém todas as músicas Marcos e Belutti no álbum Acústico. Seosfãs de Marcos , instalar esta aplicação para a sua colecçãodeletras que você pode tirar vantagem de, enquanto relaxa ecantandoem casa ou em um lugar que você gosta, assim como possívelcomo oaplicativo que vai ajudar você a cantar em shows Marcos eBeluttivocê assistir.Letras:-3,2,1-Mentirosa-Irracional-A Gente Pega Fogo-Domingo de Manhã-Fica Comigo (Part. Fernando & Sorocaba)-Saudade d'Eu-Pot-Pourri: Dupla Solidão/ Silêncio-Trânsito de São Paulo-Saudade (Amor de Deus)-Aceito Sua Decisão (Porta Aberta Para a Solidão)(Part.Marciano)-Cores-I Love You-Pot-Pourri: Tudo no Olhar/ Sem Me Controlar/ Perdoa Amor- Biografia- Games- e outrosIMPORTANTE:Este é um aplicativo criado por fã não oficial. Todas as letrassãopropriedade e copyright de seus respectivos autores, artistaseetiquetas. Todo o conteúdo é fornecido apenas parafinseducacionais. Nesta aplicação,há um link para baixar músicasMarcose Belutti. Se houver quaisquer sugestões ou críticas porfavor aqualquer momento você pode entrar em contato conoscoMark and BeluttiLetters!is an application that contains all Mark and Belutti songson thealbum Acoustic. If Mark's fans, install this application toyourcollection of letters that you can take advantage of whilerelaxingand singing at home or in a place that you like, as wellaspossible as the application that will help you to sing atconcertsMark and Belutti you watch.Letters:-3,2,1Liar-Irracional-The People Catch Fire-Sunday Morning-Stay With Me (Part. Fernando & Sorocaba)-Saudade D'Eu-Pot-Pourri: Double Solitude / Silence-Trânsito Of São Paulo-Saudade (God's love)-Aceito Your Decision (Open Door For Loneliness)(Part.Marciano)-Colors-I Love You-Pot-Pourri: All in look / No Control Me / Love Forgive- Biography- Games- And otherIMPORTANT:This is an application created by unofficial fan. All lyricsareproperty and copyright of their respective authors, artistsandlabels. All content is provided for educational purposes only.Inthis application, there is a link to download Mark andBeluttisongs. If there are any suggestions or criticisms please atanytime you can contact us

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2003TENTANGKETENAGAKERJAANBAB IKETENTUAN UMUMBAB IILANDASAN, ASAS, DAN TUJUANBAB IIIKESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMABAB IVPERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAANBAB VPELATIHAN KERJABAB VIPENEMPATAN TENAGA KERJABAB VIIPERLUASAN KESEMPATAN KERJABAB VIIIPENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGBAB IXHUBUNGAN KERJABAB XPERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAANBAB XIHUBUNGAN INDUSTRIALBAB XIIPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJABAB XIIIPEMBINAANBAB XIVPENGAWASANBAB XVPENYIDIKANBAB XVIKETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIFBAB XVIIKETENTUAN PERALIHANBAB XVIIIKETENTUAN PENUTUPserta penjelasannya, silahkan download aplikasinyasecaragratis....LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 13 IN 2003ABOUTEMPLOYMENTPART IGENERAL REQUIREMENTSCHAPTER IIBASIS, PRINCIPLES, AND OBJECTIVESCHAPTER IIIEQUAL OPPORTUNITIESCHAPTER IVMANPOWER PLANNING AND EMPLOYMENT INFORMATIONCHAPTER VJOB TRAININGCHAPTER VIMANPOWER PLACEMENTCHAPTER VIIEXTENSION OF EMPLOYMENTCHAPTER VIIIUSE OF FOREIGN MANPOWERCHAPTER IXWORK RELATIONSHIPCHAPTER XPROTECTION, WAGE AND WELFARECHAPTER XIINDUSTRIAL RELATIONSCHAPTER XIIWORK TERMINATIONCHAPTER XIIIGUIDANCECHAPTER XIVSUPERVISIONCHAPTER XVINVESTIGATIONCHAPTER XVITERMS OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE SANCTIONSCHAPTER XVIITRANSITIONAL PROVISIONSCHAPTER XVIIICLOSINGand description, please download the application forfree....

Jorge e Mateus Livre Letras! é um aplicativoque contém todas as músicas Jorge e Mateus no álbum Essencial. Seos fãs de Jorge e Mateus, instalar esta aplicação para a suacolecção de letras que você pode tirar vantagem de, enquanto relaxae cantando em casa ou em um lugar que você gosta, assim comopossível como o aplicativo que vai ajudar você a cantar em showsJorge e Mateus você assistir.Letras:-Duas Metades-Seu Astral-Amo Noite E Dia-Voa Beija-flor-Amor Covarde-Aí Já Era-De Tanto Te Querer-Vou Fazer Pirraça-Pra Que Entender?-Mania de Te Amar (Ao Vivo)-Pode Chorar (Ao Vivo)-Espelho (Ao Vivo)-Onde Haja Sol (Ao Vivo)-Te Amo Tanto que Nem Sei (Ao Vivo)-Mistérios-Um Dia Te Levo Comigo (Ao Vivo)-Traz Ela de Volta Pra Mim (Ao Vivo)-O Mundo É Tão Pequeno (Ao Vivo)-Querendo Te Amar (Ao Vivo)IMPORTANTE:Este é um aplicativo criado por fã não oficial. Todas as letras sãopropriedade e copyright de seus respectivos autores, artistas eetiquetas. Todo o conteúdo é fornecido apenas para finseducacionais. Nesta aplicação,há um link para baixar músicas Jorgee Mateus. Se houver quaisquer sugestões ou críticas por favor aqualquer momento você pode entrar em contato conoscoJorge e Mateus FreeLyrics! is an application that contains all Jorge e Mateus songs inEssential album. If Jorge e Mateus fans, install this applicationto your collection of letters that you can take advantage of whilerelaxing and singing at home or in a place that you like, as wellas possible as the application that will help you to sing in Jorgee Mateus shows you watch.Letters:-Two Halves-Your Astral'I love Night And Day-Voa Hummingbird-Love Coward-Oh It was-Of Both Te WantI'll Make PeevesWhat -To understand?-Mania Of Loving You (Live)-Can Cry (Live)-Mirror (Live)Where there be Sun (Live)-t Love So much so that I know not (Live)-Mistérios-A Day Te Levo Me (Live)-Traz She Volta Pra Me (Live)-The World Is So Small (Live)-Querendo Loving You (Live)IMPORTANT:This is an application created by unofficial fan. All lyrics areproperty and copyright of their respective authors, artists andlabels. All content is provided for educational purposes only. Inthis application, there is a link to download Jorge e Mateus songs.If there are any suggestions or criticisms please at any time youcan contact us

UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukumyangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilanmerupakansalah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuannasional;b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satubadanyang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimanmenurutUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;c. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranKejaksaanRepublik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yangmelaksanakankekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas daripengaruhkekuasaan pihak manapun;d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentangKejaksaanRepublik Indonesia sudah tidak sesuai lagi deganperkembangankebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraanmenurutUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlumembentukUndang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;Mengingat :1. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat (3) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,TambahanLembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3209;3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,TambahanLembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4358 );Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAM E M U T U S K A N :Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIALAW NUMBER 16OF2004ATTORNEY OF THE REPUBLIC OF INDONESIABY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering:a. that the Republic of Indonesia is a constitutional state basedonPancasila and the Constitution of the Republic of IndonesiaYear1945, the recognition of law and justice is a prerequisiteinachieving national goals;b. that the Prosecutor of the Republic of Indonesia,includingone body whose functions related to the judicial powerunder theConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;c. that in order to further strengthen the position and roleofthe Attorney of the Republic of Indonesia as governmentagenciesthat implement state power in the field of prosecutionshould befree from the influence of any party;d. that Act No. 5 of 1991 on the Prosecutor of the RepublicofIndonesia is no longer appropriate degan legal needs of societyandthe development of state affairs according to the Constitutionofthe Republic of Indonesia Year 1945;e. that based on the considerations set forth in paragraphs a,b,c, and d is necessary to establish the Law on the Prosecutor oftheRepublic of Indonesia; Given:1. Article 20, Article 21, and Article 24 paragraph (3) oftheConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945;2. Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (State Gazetteofthe Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement toStateGazette of the Republic of Indonesia No. 3209;3. Act No. 4 of 2004 on Judicial Power (State Gazette oftheRepublic of Indonesia Year 2004 Number 8, Supplement toStateGazette of the Republic of Indonesia Number 4358);With agreement betweenHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAndPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAM E M U T U S C A N:Assign:ATTORNEY LAW ON THE REPUBLIC OF INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 46 TAHUN 2009TENTANGPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIa. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukumyangbertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negarayangtertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapaitujuannegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakandalamberbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negarasehinggaupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiperludilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yangmenuntutpeningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumberdayamanusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkankesadaran,sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agarterlembaga dalamsistem hukum nasional;c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yangdasarpembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi,berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakanbertentangandengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945,sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak PidanaKorupsidengan undang-undang yang baru;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndang-Undangtentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiLAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 46 OF 2009ABOUTCOURT Corruptiona. that the Republic of Indonesia is a state law that aimstorealize the life of the community, the nation, and the stateoforder, peace, and justice in order to achieve state goals asstatedin the Preamble to the Constitution of the Republic ofIndonesiaYear 1945;b. that corruption has caused damage in various aspects oflifein the community, nation, and state that the preventionanderadication of corruption needs to be done continuouslyandsustainably are demanding an increase in the capacity ofresources,both institutional, human resources, and resource others,as wellas developing awareness, attitudes, and behaviorsthatinstitutionalized anti-corruption community in nationallegalsystems;c. that the Corruption Court that the basis of itsformationunder Article 53 of Law No. 30 of 2002 on theCorruptionEradication Commission, based on the decision of theConstitutionalCourt declared contrary to the Constitution of theRepublic ofIndonesia Year 1945, so it needs to be rearranged CrimeCourtcorruption with new legislation;d. that based on the considerations set forth in paragraphs a,b,and c, it is necessary to establish the Law on CorruptionCourt

Lucas Lucco Letras canção !, é umaplicativoque contém todas as músicas Lucas Lucco. Se os fãs LucasLucco,instalar esta aplicação à sua coleção de cartas que vocêpodeaproveitar enquanto relaxa e cantando em casa ou em um lugarquevocê gosta, assim que possível, como o aplicativo que iráajudá-loa cantar em Lucas Lucco mostra assistir.- Biografia- E outraIMPORTANTE:Este é um aplicativo criado por fãs não oficial. Todas as letrassãode propriedade de seus respectivos autores, artistas eetiquetas.Todo o conteúdo é fornecido apenas para finseducacionais. Nestaaplicação, há um link para baixar músicas LucasLucco. Compre LucasLucco música em um legal ou para maisinformações.Para o desenvolvimento desta aplicação, Se houverquaisquersugestões ou críticas agradar a qualquer hora você podeentrar emcontato conosco,Lucas Lucco Letterssong!Is an application that contains all the Lucas Lucco songs. IffansLucas Lucco, install this application to your collection ofcardsyou can enjoy while relaxing and singing at home or in a placethatyou like, as soon as possible, as the application that willhelpyou to sing in Luke Lucco shows watch.- Biography- And anotherIMPORTANT:This is an application created by unofficial fan. All lyricsareproperty of their respective authors, artists and labels.Allcontent is provided for educational purposes only. Inthisapplication, there is a link to download Lucas Lucco songs.BuyLucas Lucco music in a legal or for more information.For the development of this application, if there areanysuggestions or criticisms please anytime you can contact us,